"Bicara Bagi Politisi Adalah Penegasan Keberpihakan"

"Bicara Bagi Politisi Adalah Penegasan Keberpihakan" 

Dalam kehidupan semua orang melakukan pembicaraan untuk berkomunikasi dengan orang lain demi memenuhi berbagai kepentingan dalam hidup baik kepentingan pribadi, kelompok, organisasi maupun kepentingan politik, berbangsa dan bernegara.

Orang-orang tidak pernah lepas dari bicara, memang terkadang orang kelebihan bicara dan itu berlaku dalam kehidupan sehari-hari diluar urusan politik dan bernegara. Lalu apa yang anda pikirkan tentang perbedaan antara bicara orang biasa dan orang politik atau yang mewakili otoritas politik tertentu, atau seorang tokoh yang punya nama dalam politik.

Tentu saja berbeda antara bicara orang biasa dengan politisi atau pemimpin politik. Orang biasa pembicaraannya tidak menjadi pegangan khalayak atau publik, ia hanya mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai orang  jujur atau pembohong. Sementara seseorang politisi atau pemimpin politik itu setiap kali mereka bicara merupakan suatu sikapnya dalam memandang suatu masalah dalam kehidupan masyarakat. Maka setelah dia bersikap  maka akan sulit ia memutar balikkan pembicaraannya kecuali dengan dalih yang bisa dipertanggung jawabkannya.

Maka bagi rakyat, seharusnya akan jauh lebih baik terhadap politisi yang berbicara daripada yang berdiam diri dalam mewakili rakyat atau menjadi pengurus partai politik. Karena tanpa bicara ia tidak memperlihatkan sikapnya untuk ada di jalur kebenaran. Maka di negara yang sudah maju sama sekali tidak ada perwakilan rakyat itu yang membisu, karena mereka sesungguhnya ada diparlemen itu untuk bicara. Karena itu yang tidak bicara bisa dipastikan sudah berkonspirasi dengan eksekutif atau para pihak dagang dimana kemudian dapat mendegradasikan status masyarakatnya menjadi elemen yang terhina. Maka politisi tidak bicara adalah berbahaya bagi rakyat.

Maka sebaiknya masyarakat jangan lagi dikibuli oleh para pihak dengan mengatakan bahwa anak tiongpun bisa bicara. Itu adalah persepsi penjajah agar pribumi tidak banyak menuntut keadilan sebagai warga negara. Yakinlah bahwa pekerjaan utama memimpin adalah berbicara dan begitu pula pekerjaan politik. Jika tidak bicara bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan dan menerangkan kepada publik terhadap tujuan bersama. Maka secara logika wakil rakyat yang keahliannya hanya diam itu sedang korup dan perlu segera diganti oleh partainya demi mempertanggung jawabkan fungsinya kepada masyarakat atau konstituennya.

Reformasi Berantakan Akibat Ilmu dan Komunikasi Politik Pemimpin Partai dan Lemahnya DPD RI Sebagai Perangkat Otonomi Daerah

Malam ini kita akan bahas tentang formulasi politik dalam hubungan antara kader daerah dan kader pimpinan di pusat yang sering terjadi dalam partai nasional dimana kemudian hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadi preseden buruk dalam kepemimpinan dan keberadaan karir politik seseorang kader daerah dalam partai nasional.

Sebagaimana yang anda pahami bahwa tidak ada seorangpun warga masyarakat daerah ataupun kader partai yang memiliki keunggulan finansial bila ia tidak menggunakan kekuasaan kader yang sudah menjadi pimpinan dipusat dalam pemerintahan untuk mendapatkan modal politik dibidang finansial yang masksimal.

Sehingga dalam perjalanan politik para kader daerah selalu membangun komunikasi politik dengan kader dipimpinan pusat yang sudah menjadi pejabat negara atau memiliki finansial yang kuat untuk kemudian mereka menggunakan pengaruh politik dan pengaruh finansial untuk mempengaruhi kader lain di daerah supaya memilihnya sebagai bahagian jaringan politik pusat. Hal inilah fenomena yang umum terjadi dalam partai politik nasional. Sehingga anda akan melihat siapa yang sedang berkuasa di pusat maka jaringannya juga akan dianggap sebagai penguasa didaerah meski orang di daerah bahkan tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Inilah Politik Buta yang sering dimainkan oleh para kader pimpinan di pusat sehingga partai politik mengalami kehancuran atau menjadi lemah di daerah. Itulah sebabnya pemimpin partai politik di daerah akhirnya hanya menjadi sekedar perpanjangan tangan atau antek-anteknya kekuasaan pusat di daerah. Disisini pula yang menyebabkan partai politik itu bisa dikendalikan semudah membalik telapak tangan karena orang kepercayaan mereka di daerah hanya berkriteria sebagai eksekutor pengurus pusat di daerah tanpa mau tau masyarakat daerah suka atau tidak suka terhadap keputusan itu.

Kenapa ini bisa terjadi? Jawabnya karena pimpinan partai politik tersebut sama sekali tidak memahami tentang kewajiban penerapan Demokratisasi yang diharapkan oleh negara dalam partai politik. Karena itu Desentralisasi juga tidak mungkin akan berlaku yang berlaku justru Sentralistik sebagaimana partai politik dan negara sebelum masa Reformasi.

Dalam perkara ini yang salah itu siapa sih? Jawabnya adalah pemimpin partai politik yang berpikir dan bertindak pragmatis dan jauh dari etika dan fatsun politik yang diharapkan oleh civil society dan tentu harapan masyarakat daerah yang berjuang kepada pemerintah pusat agar diberi hak politik yang sebenarnya dan mengatur daerahnya yang lebih otonom.

Lalu apakah perjuangan masyarakat daerah dalam masa reformasi untuk memperoleh Desentralisasi politik dan ekonominya sudah tercapai? Jawabnya Tidak pernah tercapai, yang mereka dapatkan adalah Lips Service atau Kamuplase dari cita-cita masyarakat daerah tentang Desentralisasi. Bagaimana supaya desentralisasi tercapai? Jawabnya Partai Politik Wajib Menerapkan Demokratisasi sebagaimana amanah UU negara terhadap hal itu yang juga menjadi cita-cita Reformasi Indonesia 1998.

Selain partai politik yang demokratis, apakah alat penguatan politik masyarakat daerah itu apa sih? Jawabnya adalah DPD RI, kalau mewakili Aceh sekarang jabatan itu disandang oleh (Abdullah Puteh, Fachrurazi, Haji Uma, Fadhil Rahmi). Apakah mereka yang empat orang dari daerah yang dipilih dalam pemilu sudah berfungsi?

Jawabnya Tidak Sama Sekali. Karena mereka tidak mengurus kepentingan masyarakat daerah tentang hak-haknya dan kedudukannya daerah dalam negara tetapi mereka sibuk melakukan penciteraan politik yang terlihat seakan masyarakat terbantu tetapi seperti orang mengikuti undian yang bernasib baik dan ada masalah yang dianggap populer tentu akan di tolong karena akan menjadi viral dan sudah pasti menjadi alat mengelabui masyarakat daerah meski dia yang melakukannya tidak paham sedang mengerjai rakyat daerahnya sendiri dalam posisi mereka bernegara. Lalu apa yang terjadi terhadap masyarakat daerah? Jawabnya adalah Sempurnalah masyarakat daerah sebagai kaum terjajah seluruhnya oleh elit politik pusat yang tidak memahami Demokratisasi, Desentralisasi bahkan Cita-cita Reformasi.

Itulah punca hancurnya implementasi reformasi Indonesia ditangan pemimpin dan elit politiknya sendiri sehingga rakyat senantiasa dalam terjajah.

Salam

Selamat Idul Fitri 1441 H.

Selamat Idul Fitri 1441 H.

Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Semoga Kita Menjadi Hamba Yang Lebih Baik Dimasa Yang Akan Datang.

Wassalam

"Kenapa Pejabat Hidup Mapan dan Rakyat Selalu Melarat"

Mengamati perkembangan bernegara pada sebahagian besar masyarakat kita maka kita dengan mudah menemukan kesalahan yang fatal dalam konsepsi kita dalam berbangsa dan beenegara. Kesalahan ini, apakah murni karena masyarakat? Tentu jawabnya bukan. Tetapi karena apa?

Karena mentalitas orang-orang yang masuk dalam dunia politik yang sangat arogan dalam merebut kekuasaan atas jabatan-jabatan eksekutif dan kursi-kursi dewan perwakilan rakyat atau legislatif. Dimana anda menilai arogan? Karena mereka tidak menggunakan cara sebagaimana ilmu politik untuk mendapat suara rakyat tetapi cenderung menghalalkan segala cara. Siapa yang mengajarkan ilmu politik itu? Bagi mereka kader partai maka dapat digolongkan sebagai ajaran pemimpin partai politiknya. Sementara yang bukan kader partai meraba-raba dengan pemikirannya cara mempengaruhi masyarakat, maka mereka melakukan pekerjaan kampanye politik dengan membuat jalan, membuat jembatan, menyogok dengan sembako bagi rakyat yang memang kondisi ekonominya miskin. Apakah semua aktivitas politisi seperti itu tergolong sogok? Jelas! Berikut apakah rakyat terlibat dalam sogok? Jelas!

Lantas, kalau anda golongkan pekerjaan politik seperti itu maka para politisi model ini digolongkan dalam politik macam apa? Itulah politik menghalalkan segala cara yang ajarannya ditulis oleh seorang kafir bernama Machiavalli ketika ia berada dalam penjara Italy dan jadilah tulisannya itu sebagai kitab yang menjadi ideology politik bagi mereka yang memilih cara jahat yang dapat meruntuhkan peradaban suatu bangsa dan negara.

Bagaimana anda bisa mengambil kesimpulan demikian? Karena mereka sebagai tokoh masyarakat yang menjadi politisi berjalan dalam gelap dan mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk mendapat kursi jabatan itu dan tentu menjadikan kursi itu sebagai pertaruhan hidup pribadinya untuk alat dagang dimana kemudian mereka harus mendapatkan uang yang begitu besar dari negara dengan berbagai cara termasuk menghilangkan fungsi legislasi sebagaimana sumpah jabatannya sebagai pengawas keuangan negara yang seharusnya uang itu dipergunakan sebesar-besarnya bagi tahapan pensejahteraan rakyat melalui program kepala daerah (eksekutif).

Kalau cara mendapatkan jabatan dewan seperti itu, lalu apa yang terjadi dalam pengelolaan negara? Terjadilah konspirasi paling jahat dalam bernegara antara eksekutif dan legislatif yakni barter jabatan wakil rakyat sebagai pengawas uang negara menjadi pengguna uang negara. Outputnya apa? Hilangnya hak rakyat dalam bernegara sebagaimana terjadi selama ini, ketika rakyat menghadapi masalah dan tersandera dalam rumah tidak bisa bekerja maka negara kita tidak mampu memenuhi kewajibannya memberi jatah hidup rakyat sebagaimana dilakukan oleh negara lain yang mendapat transfer uang negara ke rekening rakyat secukupnya untuk memenuhi kebutuhannya selama menghadapi darurat. Kenapa? tentu karena uang negara sudah dibagi diatas atau elitnya rakyat sehingga fungsi-fungsi elemen pemerintahan yang dibutuhkan untuk mengurus kepentingan rakyat dalam konsep negara trias politika dengan sendirinya tidak berfungsi sama sekali.

Lalu dampaknya separah apa? Tentu sangat parah karena peran para pejabat yang idealnya berfungsi memberikan pendidikan sosial untuk mengajari cara hidup rakyat sebagai suatu bangsa tidak terjadi. Seharusnya negara ini bisa mendampingi rakyat dalam menjalani kehidupannya disegala bidang untuk menjadi rakyat yang mandiri dan kuat sebagaimana rakyat di negara lain seperti Cina dan Amerika yang bisa mendominasi rakyat negara lain dalam keahlian dan keterampilan serta ilmunya bernegara menjadi nihil pada masyarakat kita.

Lalu apa yang terjadi? Karena prilaku para pejabat dan wakil rakyat yang korup mentalitasnya maka rakyat tidak punya keahlian dan menjadi pengangguran sehingga menjadi miskin yang berkepanjangan meski pemimpin sudah ditukar berulangkali. Untuk menutupi itulah kemudian rakyat hanya diposisikan sebagai pengemis dan hanya diberikan hak sebagai penerima sumbangan atau sekedar penerima sedekah oleh mereka yang diatas. Ingat itulah yang sering disebut terjadi kesenjangan atau gap sosial dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk. Pertanyaan saya, adakah pemimpin dan rakyat Aceh menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya? Silakan dijawab sendiri.

Salam

Feodalisme VS Demokrasi (Tetap Hidup Dalam Penjajahan Oleh Sesama Atau Merubah Nasib)

Suatu masyarakat bisa memilih keberadaan mereka untuk hidup dalam sistem politik dan ekonomi tertentu apabila mereka sudah memiliki pengetahuan yang standar atau para kelas politisi memahami, bisa dan mampu menyampaikan ke masyarakat.

Ada banyak sistem kepemimpinan yang berlaku di dunia ini dimana semua sistem itu ditulis dan dipraktekkan di eropa, termasuk sistem yang berlaku di Aceh dan Indonesia. Kenapa saya menyebut Aceh dan Indonesia, karena meski sejak reformasi sudah diterapkan demokrasi namun tarikan ke sistem feodal Aceh masih lebih kuat dibanding Indonesia secara umum.

Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik (sosial politik) yang dijalankan di kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada Abad Pertengahan, yang menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya (vassal) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fief atau, dalam bahasa Latin, feodum) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau lord).

Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah "masyarakat feodal". Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya istilah ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas.

Dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, sering kali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku yang mirip dengan perilaku para penguasa yang dhalim, seperti 'kolot', 'selalu ingin dihormati', atau 'bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan'.

Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.[1]

Aceh dan Islam

Jika Aceh realitanya adalah penganut Islam yang benar maka sebahagian besar orang Aceh akan menghormati hak dan kesetaraan dalam kepemimpinan serta membuat keputusan bagi kehidupan bersama yang sering diucapkan dalam bahasa perekat kehidupannya  "udeep saree matee syahid". Makna yang tersirat dalam istilah ini bahwa masyarakat Aceh seharusnya menghormati hak-hak warganya karena "udeep saree" maka demokrasi adalah pilihan yang tepat untuk sistem kehidupannya.

Berikutnya warga Aceh yang ideal adalah mereka yang berperadaban saling menghormati, saling menolong, saling bertoleransi sebagaimana ajaran Islam dan sosioculturalnya rakyat Aceh. Oleh karenanya mereka yang berprilaku abal-abal, kasar dan urakan itu sesungguhnya tidak memahami dirinya sebagai orang Aceh dan Islam. Demikian pula dalam politik mereka yang melanggar hukum ini yang berprilaku curang, menyogok, membeli dan menjual suara adalah pekerjaan membuka pintu rezeki Haram dalam waktu yang lama. Pertanyaannya adakah prilaku dan perbuatan itu sebagai ajaran dalam Islam?

Untuk itu saya ingin mengingatkan bahwa mereka yang berprilaku tidak memelihara nilai yang berlaku dalam Islam serta tidak memahami sociocultural Aceh sesungguhnya perlu dicurigai tentang ke-Acehannya dan ke-Islamannya meskipun ia terlahir di tanah Aceh. 

Prilaku-prilaku yang masih mendewakan sistem feodal, menjadikan dirinya seperti raja dimana mereka harus selalu dihormati, dan kalau mereka pemimpin maka mereka akan turunkan kepada yang bertalian darah dengannya. Kemudian mereka mengangkat keluarganya sebagai pejabat yang harus dihormati. Pemimpinnya juga memiliki istri lebih dari satu, kemudian dalam merebut kekuasaan mereka menghalalkan segala cara, mengeksploitasi keturunan raja, atau pengaruh orang tua dan nenek moyangnya yang pernah menjadi penguasa. Hal itu semua adalah ciri murni orang-orang yang memelihara hidup dalam sistem feodal yang kolot dan bodoh dalam sistem hidup masyarakat. Hal ini yang menjadi kendala berkembangnya masyarakat Aceh yang selalu terlihat gagal dalam kepemimpinannya.

Saat ini masyarakat Aceh dipersimpangan, dengan terjadinya stagnasi kepercayaan terhadap pemimpin yang pernah menduduki kursi panas itu baik secara pantas atau akibat kesalahan sejarahnya. Peluang perubahan masyarakat Aceh ada di depan mata, bisakah mereka memilih sebagai masyarakat Demokratis atau bertahan dalam feodalizemnya.

Kita serahkan saja kepada bangsa Aceh apakah mereka ingin merubah nasibnya dengan hidup dalam alam yang demokratis atau masih tetap ingin diadu domba akibat visi hidup yang sempit kemudian sebagaimana sistem feodal yang oleh mereka sendiri di eropa tidak lagi dipergunakan. 

Semoga bermanfaat.

Pembagian Sembako Oleh Pemerintah dan Parpol Adalah Kebijakan Pembodohan Rakyat dan Senjata Fitnah Yang Masif

💥Saya ingin mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Aceh dan Indonesia serta seluruh stakeholder dimanapun yang bisa membaca tulisan ini.

Sebagai warga negara Indonesia dan warga masyarakat provinsi Aceh saya sangat keberatan dengan kebijakan sebatas pemberian sembako kepada rakyat dalam penanganan darurat korona.

Pakon?

Meunoe Cara Pikee jih :

________________________________

Tapeugah ngen bahasa Aceh neuk pah tapham dan jeut keu bahan diskusi supaya bek saling klaim droe beutoi dan peusalah gob, bek jeut keu fitnah dan jeut seubagoe alat poh karakter gob laen yang meupolitik dan cara seumikee nyeng beda.

________________________________

Geutanyoe tabicarakan konsep pemberdayaan rakyat, berikutjih penanganan darurat corona. Sementara tiep uroe geutanyoe mandum mengeluh ttg masyarakat melarat, mengeluh ttg kesenjangan sosial, mengeluh tentang kebijakan pemerintah dan hana fungsi DPR.

Nyan baro dua masalah, secara umum geutanyoe mandum bicara pakiban idealnya negara, pemerintah dan rakyat plus DPR seubagoe (waki rakyat) ken sebalikjih seubagoe TUAN rakyat. Lheuhnyan pakiban partai politik, lheuhnyan pakiban seharusjih taposisikan droeteuh dalam politik yg sebeutoi-beutoijih.

Jadi uroenyoe yg perle peugah DPR dan Partai Politik yg na anggota di parlemen pue keuh teungoh bekerja keu rakyat? Ringkasjih pakiban kemampuan awaknyan sebagoe perpanjangan lidah rakyat untuk meupeuduek posisi rakyat bak posisi droejih sebagai elemen yang paling utama dalam neugara.

Karena Undang-Undang No 6 thon 2018 nyeng pernah tabahas dalam medsosnyoe tentang karantina nyeng lheuhnyan diterminologykan dengen bhs inggris stay athome (intijih kebijakan untuk perintah warga supaya tunggai di rumoh). Lheuh pemerintah peuget kebijakannyan maka Pertanyaanjih puekeuh pemerintah seubagoe pengurus neugara nyoe ka geulakukan tugas geuh secara beutoi?

Pue keuh didaerah maupun di pusat sama saja, pue keuh awaknyan ka ipubuet lagee seharusjih? Dalam hal nyoe yg paleng bertanggong jaweub ketika eksekutif (presiden, gubernur, bupati dan para wakil) hana jilakukan tanggong jaweub lagee amanah UU, maka kesimpulanjih adalah buet DPR seubagoe waki rakyat yg sebeutoijih hinankeuh terjadi loss control bahkan hana berfungsi sama sekali.

Berikutjih yg potanggong jaweub peunoh ya partai politik krn anggota DPR nyan secara hirarkhi Undang-Undang neugara hingga uroenyoe mantong milik partai politik ken ateuh nan peunoh perseorangan droejih.

________________________________

Ken ka troh etnan ilee......

Jinoe meunyo na yang peugah haba bangai nyeng peugah haba bahwa "harusjih neu bersyukur kareuna na nyeng teem pubuet bantu keu masyarakat, maka lon sebagoe warga uroenyoe neuk tanyeng, pue yang dipubuet?

Meunyo rakyat menghadapi stay athome ateuh wabah kesehatan sementara kebijakan Pemerintah sebatas bagi sembako (untuk 3 uroe udeep rakyat) lompih ateuh nan pemerintah dan juga partai politik nyan adalah buet yang seucara sah peubangai rakyat dan meungarah bak buet nyeng cukop rusak ateuh rueng donya dalam meunegara, na meuphom esensi buet nyeng lageenyan awaknyan?

Prilakunyan adalah politik Sogok ureung Gasien supaya gobnyan jeut keu Tuan dan geukendalikan ureung gasien. Lheuhnyan terposisikanlah awaknyan sebagoe pelaku fitnah nyeng masif terhadap lawan politik awaknyan bahwa lawan politikjih hana ipeuget sapu untuk bantu rakyat. Sedangkan awaknyan ka jibri sembako keu rakyat gasien. Meski hana ipeugah tapi nyan keuh buet propaganda yang murni hana manfaat dalam membangun rakyat tetapi yang jelas buet peungeut rakyat.

Nyan nyeng keunong bukan hanya lawan politik tetapi politisi laen atau tokoh masyarakat akan tabeu hana yuem lee haba geuh meski bermanfaat akibat konsep sogok sembako dua leutoh libee (200 ribu) dan lheuhnyan diyue bersyukor bak Allah meudoa keu awaknyan lom. Maka meulapeh-lapeh dipeubangai rakyat. Padahai meunyo awaknyan na ijalankan tugas DPR maka lee peng rakyat dgn DPR maupun Pejabat watee lageenyan situasi hana payah peuget rakyat keu pengemis jak preh seureukah sembako bak kemurahan hatee pejabat bangai nyan.

________________________________

Pue krn sembako lantas kalakee kamoe untuk bersyukur? Mungkin salah tempat anda bicara bukan dengan para pemimpin politik atau politisi yang berideologi. Lebih cocok di grub rakyat miskin penerima sembako dan wujud pembicaraan itu intinya adalah Fitnah terhadap orang yang tidak mampu memberi sembako krn mereka tidak berjabatan seperti dia yang menyisihkan sedikit untuk dibagi setelah mereka kenyang.

Maka fitnah itu bukan hanya pada menuduh dgn lidah dalam kehidupan sehari-hari, salah kaprah memahami tugas, fungsi dan aturan maka pelaku fitnahnya justru terbalik. Itulah yang disebut bahagian dari propaganda politik jahat. Maka sering kita dengar orang pintar diam, kala situasi semraut, padahal bukan diam tapi terjadi pembunuhan karakter terhadap orang pintar karena rakyat sebahagian tidak paham politik dan mereka masuk dalam golongan miskin yang punya suara diatas 50 persen sudah di sogok dengan sembako.

Sehingga mereka menganggap pekerjaan politik itu adalah yang melakukan pembagian sembako. Ini sangat berbahaya bagi pembangunan mentalitas rakyat Aceh dimasa depan, suatu saat bisa saja masyarakat tidak mengerti haknya bernegara dan menganggap diri mereka sebagai kaum lemah yang terjajah sementara pemerintahan itu milik mereka yang pandai menjilat ke pusat.

Oleh karena itu sebelum hancur masa depan kita semua maka tolong pahami ttg konsep politik dan bernegara secara normatif. Supaya kita sama-sama bisa memperbaiki keadaan bukan tambah merusak Aceh sementara anda sibuk kampanyekan seakan sdh berbuat banyak kpd rakyat dengan sebatas sembako anda sehingga rakyat gagal memperoleh haknya yang wajar sebagaimana warga di negeri lain.

Gak perlu anda tanyakan kpd yg tdk berjabatan publik dan tdk punya partai yg tdk ada dewan krn mereka tdk bisa berpartisipasi dlm pembuat keputusan dan mereka tdk menggerus uang rakyat sehingga harus menyogok rakyat utk menerima sembako sbgmana anda pikirkan. 

Kita bicara politik, pemerintahan, negara dan rakyat dlm teori utuh trias politika yg di anut oleh negara.  Sementara posisi anda sebagai pembela partai dan pejabat pemerintah dalam kondisi sosial sebagaimana saat ini maka anda adalah salah seorang yang mendhalimi rakyat dan anda sesungguhnya lebih kejam dari penjajahan oleh bangsa asing terhadap saudara-saudara anda sendiri. Menyakitkan!

Pikirkan itu,,,,,🦐

Salam🙏🙏🙏

https://rakyatkumerdeka.blogspot.com/2020/05/pembagian-sembako-oleh-pemerintah-dan.html

Dongeng Politik : Pengkritik Itu Ahli Politik dan Pemerintahan

"Dongeng Politik"

Pengkritik Itu Ahli Politik dan Pemerintahan

Disuatu negeri yang sudah centang perenang dengan kepemimpinan dimasa lalu memang sulit dipulihkan dengan waktu yang singkat, karena kerusakan pemerintah dan sosial itu sudah menjalar pada mentalitas dan moralitas.

Namun ada negeri Khinzir di pinggiran gunung himalaya sana yang tidak pernah menyerah pada nasibnya. Meski sudah berantakan mereka tetap optimis mencari jalan keluar untuk masa depan rakyat bangsanya dengan berbagai ide dari masyarakatnya. Namun ide itu terbatas pada level pendukung pemerintah mereka saja. 

Pada tahun berikutnya akibat kehabisan akal maka diajaklah para pengkritik untuk berpikir menyelamatkan negara itu. Karena itu juga negara dan bangsa pengkritik akhirnya si pengkritik mundur selangkah dengan menjawab "baik saya penuhi permintaan anda kali ini wahai gubernur".

Pada malam kamis itu berkumpullah tokoh-tokoh utama negara bagian itu dan dihadiri para pengkritik pemerintah disuatu forum. Pembicaraan para pimpinan sudah pada tahap ketidakpercayaan publiknya atas pemerintah dan negara dan ini menjadi ancaman gelombang revolusi yang sudah dipersiapkan oleh kelompok pemberontak. 

Para tokoh pro pemerintah dalam pertemuan tersebut hanya diam dan tidak bicara. Mungkin karena peradaban timur yang menyebut, lebih banyak berbuat daripada berkata, tentu saja rakyat menyambut riuh mendengarnya. Tapi memang kebiasaan loyalis yang bila kenyang maka jangan harap mereka berpikir.

Pertemuan itu akhirnya hening ketika pengkritik memberi ide untuk tangani negeri yang rusak tersebut. Sudara gubernur saya punya ide, kita hanya perlu menangani hal mendasar yaitu, lemahnya kepala daerah atau orang kepercayaannya yang juga wakil kepala daerah yang tidak amanah tentunya, tetapi kita harus kuat untuk terus melakukan  perbaikan negeri ini dengan memberi jawaban-jawaban atas kritikan saya.

Setelah ada kesimpulan dilanjutkanlah tentang mencari pimpinan daerah yang berkapasitas untuk memperbaiki negeri itu, kemudian setelah mendengar pendapat tibalah waktunya sipengkritik itu memberi pendapatnya. Karena dia paham bahwa para warga disana yang egoisnya tinggi, tidak pernah mengakui terhadap kelebihan dan kepintaran seseorang maka diapun mengusulkan bahwa calon kepala daerah yang kita pilih kedepan diperbolehkan dari seekor binatang. 

Kenapa begitu, karena selama ini kita sudah puluhan kali berkepala daerah manusia tapi prilaku dan kebijakannya tidak manusiawi tapi seperti binatang. Karena itu kita ingin lihat apakah binatang dalam kebijakannya juga melawan kodratnya, jika begitu maka sudah pasti kebijakannya lebih manusiawi, karena ini jaman sudah mulai berbalik.

Akhirnya disepakatilah bahwa calon kepala daerah dari seekor kera. Namun dalam pemilihan kepala daerah tidak ada kontestan yang ikut karena semua tokoh tidak bersedia berpasangan dengan kera. Si pengkritik yang cerdas itulah menjadi wakil kera dan karena masyarakat sudah kadung tidak percaya kepada tokoh politik maka dalam pemilihan itu tentu saja kera menjadi pemenang dengan wakilnya si pengkritik.

Dalam perjalanan pemerintahannya semua kebijakan publik dan peraturan daerah serta aturan hukum dapat diletakkan secara baik oleh wakil kepala daerah. Berbicara masalah kepemimpinan tentu masyarakat paham bahwa bagaimana mungkin mereka diajarkan oleh kera. Ternyata kera ini menjadi alat politik pemakluman oleh masyarakat dalam merubah kondisi. Karena kalau menyinggung wajarlah krn kepala daerahnya kera. Kalau berjalan normal tentu si pengkritik yang wakil kepala daerah itu disanjung puji karena memang apa yg dilakukan melebihi dari perlakuan pemimpin sebelumnya. 

Setelah empat tahun si Wakil Kepala Daerah tersebut mulai diminta oleh tokoh masyarakat untuk menjadi pemimpin dan menghapuskan aturan binatang sebagai kepala daerah. Rupanya si pengkritik tidak bersedia dengan alasan dia mau pindah ke negeri seberang yang dia sudah dihadiahkan sebagai warga dan tempat tinggal oleh kepala daerah tetangga itu, karena wilayah tersebut wilayah perkebunan maka cukup dalih untuk itu dengan hasrat berkebun.

Beberapa minggu dia tinggal disana barulah para tokoh menjemput dan meminta izin kepada kepala daerah disana untuk mengizinkan si pengkritik dibawa pulang ke negara bagiannya untuk dijadikan pemimpin dengan berbagai perjanjian yang dipersyaratkan kpd tokoh oleh si pengkritik.

Kisah itu akhirnya jadilah dia pemimpin seumur hidup bila dia mau. Tapi karena dia dasarnya pengkritik tentu hal itu tidak dilakukan karena dia paham dampak yang timbul bila kekuasaan yang lama di suatu lubuk yang yang sama.

Salam